|
WAJAR TANPA PENGECUALIAN ADALAH HARAPAN PARA STAKEHOLDERS
Sinjai - Untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan yang lebih baik dan mencapai kualitas Unqualified Opinion/Wajar Tanpa Pengecualian, KPPN Sinjai mengadakan sosialisasi PER-55 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga
Untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan yang lebih baik dan mencapai kualitas Unqualified Opinion/Wajar Tanpa Pengecualian, KPPN Sinjai mengadakan sosialisasi PER-55 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga pada tanggal 15 Maret 2013 di ruang aula KPPN Sinjai yang terletak di Jalan Haji Abdul Latief Nomor 4 Sinjai.
Sosialisasi yang dilaksanakan dihadiri oleh 34 satker dan masing-masing satker mengutus dua pegawainya yaitu bendahara dan operator. Sosialisasi tersebut dibuka dengan Laporan Ketua Panitia oleh Syamsuddin Talib dan dilanjutkan dengan sambutan Kepala KPPN Sinjai, Made Cana Armaya sekaligus membuka sosialisasi secara resmi dengan tema Laporan WTP adalah potret Good Government. Maksud dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman serta kesamaan persepsi dalam menerapkan Perdirjen-55/PB/2012.
Dalam pengarahannya, Kepala KPPN Sinjai mengingatkan kepada seluruh satker untuk tetap meningkatkan kecepatan dan ketepatan rekonsiliasinya serta Laporan Keuangan Satuan Kerja yang harus disampaikan ke KPPN, dan ini merupakan bentuk kerjasama antara KPPN dan satker. Tanpa kerjasama yang baik dari satker, LKPP tidak akan menjadi lebih baik.
Adapun materi tambahan yang dibawakan pada sosialisasi tersebut adalah Rekonsiliasi Online dan seputar permasalahan satker yang dihadapi selama ini dalam menyampaikan Laporan Keuangan. Materi Rekonsiliasi Online ini rencananya akan diberlakukan pada tahun ini, adapun outputnya adalah memberikan informasi hasil rekonsiliasi kepada Satuan Kerja Kementrian Negara/Lembaga dan memberikan kemudahan kepada pihak-pihak yang berkepentingan karena semua level pengguna dapat mengakses website rekonsiliasi tersebut.
Acara sosialisasi yang berdurasi tiga jam tersebut, diselingi dengan sesi tanya jawab. Beberapa satker antusias menanyakan hal-hal mengenai Rekonsiliasi Online. Setelah itu acara dilanjutkan dengan penyerahan cinderamata yang diserahkan langsung oleh Kepala KPPN Sinjai bagi satker yang tercepat dan tepat hasil rekonsiliasinya dan termasuk yang paling diperhatikan adalah frekuensi penerimaan ADK yang benar. Adapun satker tersebut yang meraih lima besar adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura (199457), BP2KP (199460), MAN Sinjai Timur (605092), MIN Lapa (595565), dan BPS (428955).
SOFT LAUNCHING KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA SINJAI SEBAGAI KPPN PERCONTOHAN
Sinjai, Seluruh pegawai pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sinjai melaksanakan Soft Launching KPPN Sinjai sebagai KPPN percontohan yang dilaksanakan pada hari jumat tanggal 19 Oktober 2012 di aula KPPN Sinjai. Acara ini selain dihadiri para pegawai juga dihadiri oleh beberapa Satuan Kerja dalam wilayah pembayaran KPPN Sinjai diantaranya Satker dari BPS, KPU, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kelautan sebagai perwakilan Satuan Kerja dan sekaligus menyaksikan simulasi penerbitan SP2D satu jam yang merupakan salah satu layanan unggulan dari KPPN Sinjai.
Sinjai, Seluruh pegawai pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sinjai melaksanakan Soft Launching KPPN Sinjai sebagai KPPN percontohan yang dilaksanakan pada hari jumat tanggal 19 Oktober 2012 di aula KPPN Sinjai. Acara ini selain dihadiri para pegawai juga dihadiri oleh beberapa Satuan Kerja dalam wilayah pembayaran KPPN Sinjai diantaranya Satker dari BPS, KPU, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kelautan sebagai perwakilan Satuan Kerja dan sekaligus menyaksikan simulasi penerbitan SP2D satu jam yang merupakan salah satu layanan unggulan dari KPPN Sinjai. Melalui acara ini, secara resmi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sinjai menjadi KPPN Percontohan yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-163/PB/2012. Dalam acara peresmian tersebut dimulai dengan sambutan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sinjai Bapak Made Cana Armaya dan dalam sambutannya Kepala KPPN Sinjai menekankan 3 hal yaitu penataan organisasi, proses bisnis dan pembangunan SDM yang mana harus ditingkatkan mengingat KPPN Sinjai telah menjadi KPPN percontohan. Kepala KPPN Sinjai juga menghimbau agar semua pelayanan yang diberikan oleh para pegawai KPPN Sinjai bebas biaya, dalam artian KPPN Sinjai tidak menerima segala bentuk Gratifikasi dari Satuan Kerja karena semua pelayanan yang diberikan gratis demi meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada para satuan kerja sebagai stakeholders. Sebagai KPPN Percontohan bukti pelayanan ditandai dengan simulasi Penerbitan SPM menjadi SP2D dalam waktu satu jam. Dalam simulasi ini sebagai perwakilan satker dari KPU dengan kode Satker 659204 yang dimulai dari Penerimaan SPM GUP oleh petuga Front Office (FO) lalu diperiksa kelengkapan dan kebenaran dokumen tersebut dan hanya diselesaikan dalam waktu 5 menit 20 detik kemudian setelah di Proses di front office diserahkan ke Middle Office (MO) untuk proses pencetakan konsep dan net SP2D dan penyelesaiannya hanya membutuhkan waktu 2 menit 30 detik kemudian SPM yang telah diproses menjadi SP2D diserahkan ke Kepala Seksi Pencairan Dana untuk disahkan dan selanjutnya diserahkan kembali ke Middle Office (MO) untuk disortir masing-masing lembar 1 untuk Seksi Bank Giro/Pos, lembar ke 2 untuk satker yang diserahkan ke petugas loket pengambilan SP2D dan lembar 3 untuk pertinggal KPPN oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi dalam simulasi yang dilakukan oleh petugas KPPN Percontohan pengajuan SPM sampai menjadi SP2D dapat diselesaikan dalam waktu 10 menit 50 detik lebih cepat dibandingkan waktu yang seharusnya yaitu 1 jam. Dalam acara ini Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sinjai juga menyapa dan berinteraksi dengan para satuan kerja untuk menanyakan terkait pelayanan yang diberikan oleh KPPN Sinjai. Acara terakhir pada peresmian KPPN Percontohan Sinjai ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Kepala KPPN Sinjai yang kemudian diberikan kepada Perwakilan Satker dari KPU dan seluruh rangkaian acara peresmian KPPN Percontohan Sinjai berjalan dengan baik/sukses walaupun dilaksanakan sesederhana mungkin.
Kontributor : Dian kartika, KPPN Sinjai
AKURASI PENERIMAAN NEGARA SEBAGAI UNSUR AKUTABILITAS LKPP
Dalam rangka penatausahaan penerimaan negara secara cepat, tepat, dan akurat untuk menghasilkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan penertiban kembali pencatatan penerimaan negara ke rekening kas negara.
Untuk itu, maka pada tanggal 13 September 2012 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sinjai melakukan Sosialisasi Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 25/PB/2012 Tentang Perubahan PERDIRJEN Nomor 78/PB/2006 Tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara yang bertempat di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sinjai Jl. Persatuan Raya No.104.
Kegiatan tersebut diikuti oleh para pemimpin dan operator dari Bank/Pos Persepsi dan Bank Operasional selaku mitra kerja KPPN Sinjai serta dibuka oleh Kepala KPPN Sinjai Bapak Made Cana Armaya.
Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut ialah akurasi data setoran melalui bank/pos persepsi dan pemberian pemahaman kepada masyarakat dalam pelaksanaan setoran penerimaan negara, sehingga tidak terjadi kesalahan data penerimaan (unmatch) serta mencegah terjadinya transaksi reversal (pembalikan data) penerimaan negara.
Dalam sambutan pembukaannya Kepala KPPN Sinjai mengetengahkan bahwa penerimaan negara yang merupakan bagian dari postur APBN harus ditatausahakan secara cepat, tepat, dan akurat karena tidak dapat dipungkiri akurasi penerimaan negara adalah unsur akutabilitas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP). Maksudnya bahwa data apapun yang kita sajikan harus benar-benar akurat apa lagi dalam hal penerimaan negara selalu terpantau secara nasional melalu Modul Penerimaan Negara (MPN). Dan KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah KPPN berkewajiban untuk senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sitem penatausahaan penerimaan negara melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) pada setiap bank/pos persepsi di daerah. Dalam hal ini diperlukan sinergi yang optimal antara KPPN dan bank/pos persepsi selaku mitra kerja agar tidak ditemukan adanya data penerimaan yang tidak sesuai (unmatch).
Sebagai narasumber I Kepala Seksi Bank /Giro Pos Muhammad Faisal dengan materi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-25/PB/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006 Tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara dan narasumber II Tomi Hartanto yang membawakan Hasil Evaluasi Kinerja Bank/Pos Persepsi Mitra Kerja KPPN Sinjai bulan Januari s.d. Agustus 2012 .
Sosialisasi ini mendapat tanggapan serius dari para peserta ditandai dengan munculnya berbagai pertanyaan yang mengemuka sekitar pelaksanaan penerimaan negara dan kendalanya secara operasional yang memang seharusnya perlu dibahas dan diselesaikan secara bersama. Kesalahan dalam pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) atau Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) misalnya baik dalam hal akun (mata anggaran penerimaan) dan kode-kode isian lainnya masih sering terjadi perbedaan antara kode akun dengan uraian penerimaannya pada bank/pos persepsi. Begitu pun transaksi reversal (pembalikan penerimaan/setoran) masih sering ditemukan. Sementara kedua hal ini sangat mempengaruhi akurasi data penerimaan secara lokal, regional bahkan nasional dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Untuk itu selaku ujung tombak penerimaan negara, bank/pos persepsi harus senantiasa melakukan pengamatan dan kecermatan dalam penerimaan setoran sebagaimana mestinya. Di samping itu juga dihimbau kepada masyarakat sebelum melakukan penyetoran agar dapat memastikan antara kode anatar kode akun dan uraian setorannya serta kode-kode setoran dimaksud.
Dari hasil Evaluasi Kinerja bulan Januari s.d. Agustus 2012 ditemukan bahwa masih terjadi ketidaksempurnaan aplikasi sistem penerimaan pada Kantor Pos Sinjai yang perlu penyesuaian, penyampaian rekening koran bulanan bank/pos persepsi masih sering melewati tanggal 5 bulan berikutnya, Laporan Transaksi Reversal tidak disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Harian Penerimaan (LHP), masih terdapat perbedaan Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) antara ADK (Arsip Data Komputer) dan Hard Copy LHP, masih sering terjadi kesalahan akun penerimaan yang seharunya menjadi penerimaan pusat. Dihimbau kepada Bank/Pos selaku mitra kerja KPPN agar selalu memperhatikan peraturan terkait penerimaan negara guna menghindari kesalahan tersebut.
Sebagai kesimpulan kegiatan ini adalah Bank/Pos persepsi ditekankan untuk lebih cermat dalam menerima setoran serta memberikan petunjuk pengisian formulir setoran secara benar kepada para penyetor, agar tidak terjadi lagi kesalahan data penerimaan (unmatch) dan bank/pos persepsi harus senantiasa berupaya agar tidak terjadi transaksi reversal (pembalikan data) penerimaan negara.
Kegiatan tersebut berlangsung hingga pukul 12.15 WITA dan ditutup oleh Kepala KPPN Sinjai dengan penekanan sinergi yang ada selama ini senantiasa ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih baik demi penyelenggaraan pembangunan nasional yang melibatkan kita semua sebagai lembaga/instansi yang diberikan kepercayaan dalam mengelola sebagaian dari tugas negara tercinta ini.
Normal 0 false false false IN X-NONE X-NONE Kontributor : M. Haris, KPPN Sinjai
Bimtek Laporan Keuangan Adalah Jembatan Menuju Laporan Keuangan Yang WTP
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sinjai
19 September 2012.
KPPN Sinjai telah melaksanakan Sosialisasi Bimtek Aplikasi SAKPA, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk menunjang tercapainya penyerapan dana pelaporan keuangan yang cepat, tepat, dan akurat. Kegiatan tersebut berlangsung pada tanggal 11 – 12 September 2012 dan bertempat di Aula KPPN Sinjai.
Pelaksanaan bimbingan teknis oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi (Vera) dan Pencairan Dana dilaksanakan dengan lancar, para peserta terlihat antusias mengikuti acara tersebut. Acara yang dilaksanakan dalam dua hari itu diikuti oleh seluruh satker wilayah kerja KPPN Sinjai yang dibagi menjadi dua bagian, dengan pertimbangan lebih memaksimalkan bimbingan teknis yang diberikan serta diharapkan dapat mencapai sasaran.
Para peserta cukup bersemangat menerima materi yang diberikan. Meskipun ada materi yang sudah pernah diberikan, namun masih ada beberapa hal yang masih dipertanyakan. Adapun materi-materi yang disampaikan adalah Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, hubungan proses kerja satker dengan adanya SPAN dan SAKTI untuk kedepannya. Selain itu materi lain yang juga diberikan adalah rekonsiliasi melalui e-mail dan simulasi aplikasi oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi. Sedangkan materi yang dibawakan Seksi Pencairan Dana adalah Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan permasalahan yang sering dihadapi satker yang berhubungan dengan proses pengajuan SPM ke KPPN.
Bimtek ini dipandang sangat perlu untuk dilakukan mengingat masih ada beberapa satker yang memakai cara manual padahal pada aplikasi telah disediakan menu untuk mentransfer langsung yang bisa membuat proses pekerjaan yang lebih cepat dan lebih akurat, terutama untuk satker yang cukup banyak SPM nya. Pemberian materi aplikasi SAKPA disertai dengan simulasi aplikasi kepada peserta masing-masing, antara lain: melakukan transfer data SPM/SP2D dari Aplikasi SPM ke Aplikasi SAKPA dan transfer revisi DIPA dari Aplikasi SPM ke Aplikasi SAKPA. Adapun syarat proses transfer yaitu kedua aplikasi (Aplikasi SPM dan Aplikasi SP2D) harus dalam satu laptop/komputer. Jadi dianjurkan kepada para peserta supaya menginstall aplikasi dalam satu laptop/komputer, meskipun dalam satu kantor berbeda antara operator Aplikasi SPM dan operator Aplikasi SAKPA-nya.
Selain itu, Bimtek ini juga berguna untuk menyegarkan kembali pengetahuan satker yang sudah pernah didapatkan, disamping masih ada tambahan materi baru. Untuk mengingat kembali yang sudah diketahui bagi para peserta disediakan hand out dan CD. Hal lain yang tidak kalah pentingnya Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi menganjurkan kepada para peserta untuk membuat e-mail khusus dalam rangka rekonsiliasi dengan format yang seragam sehingga mempermudah pemeriksaan dan penelusuran jika suatu saat dibutuhkan. E-mail khusus dimaksud dibuat satu e-mail untuk satu DIPA. Jadi bagi satker yang mempunyai lebih dari satu DIPA supaya membuat e-mail sebanyak DIPA yang dimiliki. Juga disampaikan alamat pengiriman ADK rekonsiliasi ke e-mail khusus Seksi Vera, e-mail khusus Vera hanya khusus melayani rekonsiliasi dan tidak menerima pengiriman AFS serta lainnya. Manfaat penggunaan satu e-mail untuk satu DIPA adalah supaya lebih memudahkan pemeriksaan jika sewaktu-waktu dibutuhkan karena lebih mudah untuk ditelusuri. Adapun manfaat rekonsiliasi melalui e-mail yaitu praktis, optimalisasi waktu, rekonsiliasi lebih awal, mendapatkan arsip elektronik/softcopy, update informasi terbaru, tambahan poin rekonsiliasi. Disampaikan juga waktu rekonsiliasi melalui e-mail adalah jika sudah tidak ada transaksi sampai dengan akhir bulan untuk periode rekonsiliasi berkenaan, maka ADK Rekonsiliasi sudah dapat dikirimkan sebelum awal bulan berikutnya.
Dalam bimtek ini banyak peserta mengajukan pertanyaan seputar rekening koran dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara. Salah satu peserta diantaranya mengajukan pertanyaan seputar kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan seputar perjalanan dinas. Peserta lainnya mengajukan pertanyaan mengenai konfirmasi melalui e-mail yang sudah mengirimkan ADK Rekonsiliasi, semua pertanyaan telah dijawab tuntas oleh Narasumber. Kepala KPPN Sinjai (Made Cana Armaya) sangat mengharapkan agar pelaksanaan Bimtek ini dapat dipahami oleh semua peserta agar mudah dalam mengaplikasikannya.
Kontributor : Irmadanah Surahman
PELETAKAN BATU PERTAMA PEMBANGUNAN
GEDUNG KPPN SINJAI
Bapak Pardiharto, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan beserta rombongan (Kepala Bagian Umum, Kasubbag Kepegawaian dan Kasubbag Keuangan) mengunjungi Kantor KPPN Sinjai pada tanggal 7 Agustus 2012. Kedatangan rombongan Bapak Kepala Kanwil membuat hati para pegawai KPPN Sinjai gembira dan terharu, karena ditengah kesibukan Beliau yang sangat padat dan dalam suasana menjalankan ibadah puasa, Beliau masih menyempatkan diri mengunjungi kantor KPPN Sinjai.
Diawal pertemuan, Bapak Pardiharto menyapa dan beramahtamah dengan para pegawai. Kemudian beliau meninjau halaman dan gedung KPPN Sinjai, didampingi oleh Kepala Kantor KPPN Sinjai, Made Cana Armaya beserta para pejabat eselon IV. Lalu dilanjutkan dengan buka puasa bersama di ruang rapat KPPN Sinjai, dan dilanjutkan solat tarawih berjamaah di Musholla KPPN Sinjai.
Setelah sholat tarawih berjamaah, dilanjutkan dengan acara Briefing. Acara tersebut dibuka oleh Kepala KPPN Sinjai dan dilanjutkan pemberian materi oleh Bapak Kepala Kanwil tentang postur APBN, serta Kasubbag Kepegawaian tentang Sumber Daya Manusia. Beliau menjelaskan APBNP tahun anggaran 2012 dan menjelaskan peranan penting KPPN terhadap pembentukan APBN ini supaya bermanfaat untuk mencapai tujuan negara yaitu masyarakat adil, makmur dan sejahtera “Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur” yang artinya negara yang bersih, aman dan sejahtera dan diridhoi Tuhan Yang Maha Esa. Beliaupun sangat antusias memberikan motivasi kepada para pegawai agar tetap bekerja dengan hati, berlandaskan Nilai-nilai Kementerian Keuangan dan “Manjadda wa Jada” yang artinya siapa yang bersungguh sungguh maka dapatlah ia. Pada akhir arahan ditutup dengan yel-yel “Transformasi Yes”. Kata Beliau kenapa memilih kata “Transformasi” karena transformasi lebih dahsyat perubahannya daripada Reformasi.
Selanjutnya tiba pada inti acara pada esok harinya yaitu peletakan batu pertama pada kantor baru KPPN Sinjai. Ditempat calon kantor baru yang terletak di jalan Abdul Latief itu , berdatangan para tamu yang telah diundang untuk menyaksikan acara tersebut.
Dalam rangkaian acara tersebut diawali sambutan Kepala Kantor KPPN Sinjai dan menyampaikan sejarah berdirinya KPPN Sinjai tercinta ini. Kantor yang selama ini dipakai adalah gedung yang dipinjam dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai.
Lalu dilanjutkan arahan Bapak Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Selatan dan menyampaikan hal bahwa semua pihak supaya mengoptimalkan semua potensi yang ada untuk mewujudkan pembangunan gedung kantor KPPN Sinjai.
Setelah itu dilanjutkan proses peletakan batu pertama oleh Bapak Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Selatan, dilanjutkan peletakan batu kedua oleh Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Selatan, dan peletakan batu ketiga oleh Kepala Kantor KPPN Sinjai serta dilanjutkan oleh para Kepala Seksi Lingkup KPPN Sinjai.
Pada kesempatan tersebut Bapak Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Selatan mengatakan “nanti di kantor baru ini boleh merekrut calon pegawai untuk tambahan tenaga honorer, dan anak anak SMA boleh magang di kantor baru ini. Aamiin ’’
Sebelum rombongan meninggalkan KPPN sinjai Bapak Kepala Kanwil sempat memperhatikan cheklist penerimaan SPM di ruangan FO. Beliau berpesan “ Jangan sampai melalaikan cheklist tersebut karena itu bagian dari SOP dan itu sangat penting untuk keamanan pekerjaan kita ’’
Kontributor : Irmadanah Surahman |
